AS Desak Sekutu Rogoh Kocek Dalam-Dalam untuk Perang, NATO 'Terpecah'

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) mendesak negara-negara sekutunya di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Jepang, untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell pada Sabtu (21/6/2025), dan jauh melampaui target yang direncanakan oleh negara-negara seperti Jepang.

"Negara-negara NATO mulai membahas target 5% dari PDB untuk belanja pertahanan. Sekutu kami di Asia harus mempertimbangkan langkah yang sama," kata Parnell dalam pernyataan resmi, seperti dikutip Nikkei.

Menurutnya, peningkatan anggaran ini akan memperkuat sistem pertahanan kolektif dan menciptakan pembagian beban yang lebih adil bagi semua pihak. "Ini bukan hanya soal keamanan kawasan, tapi juga menyangkut kepentingan jangka panjang rakyat Amerika," tambahnya.

Langkah ini menandai eskalasi dari kebijakan sebelumnya. Di era Presiden Donald Trump, AS hanya meminta Jepang menaikkan belanja militer hingga 3% dari PDB. Namun kini, tuntutan itu melonjak hampir dua kali lipat.

Pemerintah Jepang sendiri saat ini tengah berupaya mencapai target 2% dari PDB untuk pertahanan pada 2027, sesuai strategi keamanan nasional terbaru. Kenaikan hingga 5% akan menimbulkan tekanan fiskal yang besar dan dapat memicu perdebatan politik domestik yang sengit di Tokyo.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Tokyo, Hiroshi Yamamoto, mengatakan permintaan AS ini bisa menjadi ujian besar bagi hubungan bilateral. "Jepang berada dalam posisi sulit, di satu sisi ingin menjaga aliansi strategis, di sisi lain menghadapi keterbatasan anggaran dan sensitivitas publik terhadap militerisasi," katanya.

Langkah AS ini dipandang sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman regional, termasuk peningkatan aktivitas militer China dan ketegangan di Laut China Selatan. Namun, banyak analis menilai target 5% terlalu ambisius dan berpotensi memperkeruh stabilitas kawasan jika tidak diikuti dengan pendekatan diplomatik yang seimbang.

Sikap NATO

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan bahwa negaranya tidak diwajibkan meningkatkan belanja pertahanan secepat negara-negara anggota NATO lainnya.

Sanchez juga menunjukkan sepucuk surat dari Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang diklaim sebagai bukti bahwa Spanyol diberi fleksibilitas khusus oleh aliansi militer tersebut.

Dalam surat bertanggal 22 Juni yang diunggah Sanchez ke platform X, Rutte menyatakan:

"Saya dengan ini mengonfirmasi bahwa kesepakatan dalam KTT NATO yang akan datang akan memberikan Spanyol fleksibilitas untuk menentukan jalur kedaulatannya sendiri dalam mencapai target kapabilitas dan sumber daya tahunan yang diperlukan sebagai bagian dari PDB, serta untuk menyerahkan rencana tahunan mereka sendiri."

"Selain itu, jalur dan keseimbangan pengeluaran di bawah rencana ini akan ditinjau kembali pada 2029."

Namun, pandangan Sanchez mendapat bantahan dari sejumlah diplomat NATO. Seorang pejabat diplomatik NATO yang berbicara kepada AFP secara anonim menyebutkan bahwa tidak ada negara anggota yang diberi opsi untuk keluar dari komitmen tersebut.

"Surat dari Rutte menegaskan bahwa semua negara anggota NATO memang memiliki hak menentukan sendiri bagaimana mereka akan memenuhi komitmennya," ujar diplomat tersebut, seraya menambahkan bahwa hal itu tidak berarti ada pengecualian bagi Spanyol.

Komitmen belanja pertahanan terbaru NATO, yang telah disetujui oleh ke-32 negara anggotanya pada Minggu, menetapkan bahwa setiap negara harus mengalokasikan 3,5% PDB untuk kebutuhan militer inti selama satu dekade ke depan, dan tambahan 1,5% untuk belanja terkait pertahanan seperti infrastruktur dan keamanan siber.

Paket ini disusun sebagai cara untuk memenuhi tuntutan Trump, yang berulang kali mengancam akan menghentikan perlindungan AS terhadap sekutu NATO yang tidak memenuhi target belanja pertahanan. Selain itu, langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kesiapan NATO menghadapi ancaman dari Rusia.

(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: Trump Tidak Beri Jaminan Keamanan & Keanggotaan NATO Ke Ukraina