5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk melalukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sekalipun negara-negara tetangga seperti Malaysia telah mulai mengurangi subsidi energi.
Menurut Bahlil, pemerintah terus berupaya mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil. Oleh sebab itu, belum ada rencana membatasi subsidi energi.
"Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita tentang tingkat kemampuan. Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi," ujar Bahlil ditemui di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).
Ia lantas memastikan bahwa belum ada perubahan dalam skema subsidi BBM, termasuk tidak adanya kenaikan harga untuk BBM bersubsidi. Meski demikian, ia mengakui kondisi global yang dinamis dapat mempengaruhi kebijakan ke depan.
"Itu nanti kita lihat. Makanya dinamika ini kan kita akan ikuti. Ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear," kata Bahlil.
Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim resmi mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Asia Barat.
Dalam pengumuman khusus pada Kamis (26/03/2026), Anwar menegaskan bahwa pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian sementara terhadap kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga ketahanan fiskal negara.
Langkah ini diambil setelah beban subsidi bahan bakar melonjak drastis dalam waktu singkat. Anwar memaparkan bahwa nilai subsidi meningkat tajam dari semula hanya 700 juta ringgit (Rp 2,96 triliun) menjadi 3,2 miliar ringgit (Rp 13,55 triliun) akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Insya Allah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis energi global yang timbul dari konflik di Asia Barat, dengan pendekatan yang tegas, terstruktur, dan fokus pada kepentingan rakyat serta ketahanan bangsa," ungkap Anwar Ibrahim, Kamis (26/3/2026).
Dalam kebijakan terbaru yang mulai berlaku efektif pada 1 April mendatang, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk menyesuaikan kuota bulanan program subsidi Budi Madani RON 95 (Budi95) atau bensin RON 95. Kuota yang sebelumnya sebesar 300 liter per bulan kini dipangkas menjadi 200 liter per bulan bagi pengguna kendaraan pribadi.
Pemerintah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang diperlukan agar anggaran negara tidak jebol. Meski ada pemangkasan kuota, Anwar memastikan bahwa harga jual eceran bensin RON95 tetap dipertahankan pada level subsidi demi melindungi daya beli masyarakat luas.
"Keputusan untuk mempertahankan harga bensin RON 95 sebesar 1,99 ringgit (Rp 8.431) per liter adalah langkah yang diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani rakyat, meskipun harga minyak mentah melonjak secara global," kata Anwar.
Anwar menambahkan bahwa sekitar 90 persen penduduk Malaysia tidak akan terdampak secara signifikan oleh penyelarasan kuota ini.
Berdasarkan data pemerintah, mayoritas pengguna hanya menghabiskan sekitar 100 hingga 200 liter bensin per bulan, sehingga angka 200 liter dinilai masih mencukupi kebutuhan harian sebagian besar warga.
"Setiap ringgit yang dihemat disalurkan kembali kepada rakyat melalui inisiatif seperti Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA), selain untuk meningkatkan fasilitas klinik dan rumah sakit, memperbaiki jalan, serta memperkuat infrastruktur," tutur Ibrahim.
Selain penyesuaian kuota bagi warga umum, Pemerintah Malaysia tetap memberikan pengecualian khusus bagi sektor-sektor krusial. Pengemudi transportasi daring (e-hailing) dan pengendara logistik tetap mendapatkan kuota subsidi sebesar 800 liter per bulan untuk memastikan kelancaran mobilitas perkotaan dan menjaga stabilitas harga jasa transportasi.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
