11 hours ago
2
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Indonesia belum berada dalam krisis. Angka pertumbuhan masih bertahan di kisaran 5 persen, inflasi relatif terkendali, dan sistem keuangan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan.
Namun, di balik stabilitas permukaan itu, terdapat persoalan yang lebih mendasar: arah pertumbuhan jangka panjang Indonesia semakin tidak jelas. Risiko terbesar yang dihadapi bangsa ini bukan resesi siklikal, melainkan stagnasi struktural.
Selama dua dekade terakhir, Indonesia seolah terjebak dalam pola yang sama. Pertumbuhan cukup tinggi untuk bertahan, tetapi terlalu rendah untuk melompat menjadi negara maju. Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto cenderung menurun, sementara ketergantungan pada komoditas primer tetap besar.
Ketika harga komoditas tinggi, ekonomi bergerak lebih cepat. Ketika harga turun, momentum ikut melemah. Pola ini berulang dan menandakan masalah struktural yang belum terselesaikan.
Di sisi lain, sektor informal terus membesar. Ini bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan indikator bahwa ekonomi gagal menciptakan lapangan kerja produktif dalam skala besar. Produktivitas stagnan, investasi manufaktur terbatas, dan nilai tambah domestik tidak berkembang secepat yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran tentang "secular stagnation", yakni kondisi ketika ekonomi sulit tumbuh tinggi tanpa stimulus berulang dan utang yang makin besar. Klaim bahwa pertumbuhan Indonesia bisa turun ke bawah 3 persen sering dianggap berlebihan.
Namun, pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa kekhawatiran ini tidak sepenuhnya mengada-ada. Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, dan Thailand pernah menikmati pertumbuhan tinggi, tetapi kemudian terjebak di kisaran 2-3 persen ketika reformasi struktural tertunda dan industrialisasi kehilangan arah.
Indonesia memang belum sampai ke titik itu. Namun vektor risikonya searah: deindustrialisasi prematur, politik koalisi yang menyulitkan konsistensi kebijakan, serta kualitas belanja negara yang belum sepenuhnya produktif. Jika faktor-faktor ini dibiarkan, pertumbuhan yang kini terlihat stabil bisa perlahan melandai tanpa gejolak besar, tetapi juga tanpa harapan akselerasi.
Perdebatan mengenai perbedaan pandangan lembaga pemeringkat internasional sering kali dipolitisasi. Ada yang menganggap satu lembaga lebih "keras" dan yang lain terlalu "lunak".
Padahal, perbedaan outlook dan penekanan indikator mencerminkan metodologi dan sudut pandang risiko yang berbeda, bukan kebohongan atau rekayasa. Semua lembaga melihat isu yang sama: ruang fiskal, ketahanan eksternal, dan kualitas institusi. Yang berbeda adalah penilaian tentang seberapa cepat risiko-risiko itu dapat terwujud.
Masalah utama Indonesia bukan pada penilaian lembaga pemeringkat, melainkan pada substansi yang mereka nilai. Selama pertumbuhan bertumpu pada konsumsi dan komoditas, sementara basis industri dan teknologi tidak diperkuat, ruang kebijakan akan semakin sempit. Stimulus fiskal dan moneter dapat menahan perlambatan, tetapi tidak dapat menciptakan mesin pertumbuhan baru.
Karena itu, perdebatan publik seharusnya bergeser dari soal siapa yang benar atau salah, menuju pertanyaan yang lebih penting: keberanian untuk mengubah struktur ekonomi.
Indonesia membutuhkan reindustrialisasi yang relevan dengan keunggulan domestik, energi murah, material strategis, dan sumber daya alam yang dikelola dengan nilai tambah tinggi. Ini bukan soal kembali ke industrialisasi lama, melainkan membangun industri berbasis energi, material, dan teknologi yang terintegrasi.
Lebih dari itu, tantangan terbesar justru ada pada institusi. Reformasi struktural bukan kekurangan gagasan, melainkan kekurangan eksekusi. Tanpa tata kelola yang kuat, kepastian hukum, dan koordinasi kebijakan lintas sektor, visi sebesar apa pun akan berakhir sebagai dokumen.
Indonesia berada di persimpangan. Narasi kiamat ekonomi tidak akurat dan menyesatkan. Namun optimisme tanpa koreksi struktural sama berbahayanya.
Masa depan pertumbuhan Indonesia tidak ditentukan oleh siklus politik jangka pendek, melainkan oleh keputusan hari ini: apakah bangsa ini berani membangun fondasi ekonomi baru, atau memilih bertahan nyaman di jalur pertumbuhan yang kian menyempit.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
