loading...
Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan secara daring. Foto/Ist
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk menerapkan asas money follow program. Artinya penganggaran dalam APBD harus berfokus pada program yang berkaitan dengan prioritas nasional dan berdampak pada masyarakat.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan bertajuk 'Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Rapat monev digelar secara daring.
Baca juga: Perkuat Pembangunan Daerah, Kemendagri Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan BUMD
"Acara ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi dibidang tata kelola keuangan daerah serta mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah," kata Maurits dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Maurits dalam sebuah pernyataan resmi yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang tertib, efisien, dan bertanggung jawab.
"Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab," kata Maurits.
