7 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah negara tengah menghadapi risiko krisis setelah dihadapkan pada masalah darurat energi. Masalah itu muncul setelah pasokan minyak, gas, hingga pupuk tersumbat akibat konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Bagi Indonesia, risiko krisis itu masih sangat jauh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengungkapkan bukti-buktinya.
"Siapa yang bilang krisis? Anda baru lebaran kemarin kan? Di mana-mana macet kan? Di semua tempat pada belanja. Artinya daya beli ada, dan kalau kita lihat, dari indikator-indikator yang ada, kita memang sedang bergerak lebih cepat," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Purbaya menegaskan, risiko krisis dunia saat ini jauh dihadapi Indonesia karena APBN pemerintah masih sangat kuat meredam efek rambatan tekanan ekonomi akibat melambungnya harga-harga komoditas energi.
Saat harga minyak mentah dunia melambung hingga menembus level US$ 100 per barel akibat Selat Hormuz terdampak peperangan, pemerintah kata dia masih mampu menjaga harga tetap terkendali di dalam negeri, karena subsidi yang dikerahkan dalam APBN.
"Walaupun globalnya seperti itu. Jadi kita lumayan tuh bisa memitigasi harga minyak dunia yang tinggi. Karena kita serap di APBN kita," tegas Purbaya.
Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, dengan fakta di lapangan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan, Indonesia terbilang jauh dari potensi krisis, sebagaimana yang tengah dihadapi negara lain. Meskipun, harga minyak mentah dunia pun telah melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.
"Jadi kita jauh dari krisis, kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang, leading economic index kita yang enggak salah, sampai nanti 2029-2030 kita ekspansi terus. Jadi kita jauh dari krisis," kata Purbaya.
"Resisi saja belum, melambatnya saja belum. Kita sedang mengalami akselerasi dan saya akan jaga terus, kita akan jaga terus bersama ke depannya," ungkapnya.
Sebagai informasi, beberapa negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara telah mengeluarkan kebijakan darurat energi. Kondisi ini imbas Perang AS-Israel dan Iran yang telah berlangsung selama 1 bulan membuat pasokan minyak dunia tertahan di Timur Tengah.
Selat Hormuz, yang menjadi jalur pengapalan sekitar 20% minyak dunia masih tertutup dan hanya sedikit terbuka untuk sejumlah negara yang dianggap bukan musuh oleh Iran.
Harga minyak pun mendidih menembus level US$100 per barel. Alhasil, harga bahan bakar turut meroket dan memaksa sejumlah negara putar otak untuk menghadapi kelangkaan minyak yang sudah terasa.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam pengumuman khusus pada Kamis (26/3/2026) bahkan mengatakan pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian sementara terhadap kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga ketahanan fiskal negara.
Langkah ini diambil setelah beban subsidi bahan bakar melonjak drastis dalam waktu singkat. Anwar memaparkan bahwa nilai subsidi meningkat tajam dari semula hanya 700 juta ringgit (Rp2,96 triliun) menjadi 3,2 miliar ringgit (Rp13,55 triliun) akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Insyaallah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis energi global yang timbul dari konflik di Asia Barat, dengan pendekatan yang tegas, terstruktur, dan fokus pada kepentingan rakyat serta ketahanan bangsa," ujar Anwar.
Dalam kebijakan terbaru yang mulai berlaku efektif pada 1 April mendatang, pemerintah Malaysia memutuskan untuk menyesuaikan kuota bulanan program subsidi Budi Madani RON95 (Budi95). Kuota yang sebelumnya sebesar 300 liter per bulan kini dipangkas menjadi 200 liter per bulan bagi pengguna kendaraan pribadi.
Pemerintah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang diperlukan agar anggaran negara tidak jebol. Meski ada pemangkasan kuota, Anwar memastikan bahwa harga jual eceran bensin RON95 tetap dipertahankan pada level subsidi demi melindungi daya beli masyarakat luas.
Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. juga telah resmi mengumumkan status darurat energi nasional imbas ancaman gangguan pasokan bahan bakar akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Deklarasi tersebut ditetapkan melalui Perintah Eksekutif (EO) Nomor 110 yang ditandatangani Selasa (24/3/2026), dengan mempertimbangkan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi.
Melansir Kantor Berita Resmi Filipina (Philippines News Agency/PNA), pemerintah Filipina mengidentifikasi bahwa memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya potensi penutupan jalur strategis Selat Hormuz, dapat memicu gangguan produksi dan transportasi minyak global.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi besar menyebabkan krisis pasokan bahan bakar domestik sekaligus memicu volatilitas harga yang mengancam stabilitas ekonomi negara.
"Sebagai importir bersih produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan karenanya rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global," bunyi dokumen Perintah Eksekutif Nomor 110 tersebut melansir PNA, Selasa (24/3/2026).
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
