2 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyarankan Bank Indonesia untuk tetap menahan suku bunga di 4,75%.
Hal ini mempertimbangkan kondisi inflasi yang berada di atas target hingga nilai tukar rupiah yang tertekan oleh konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS).
"LPEM FEB UI merekomendasikan Bank Indonesia menahan suku bunga di 4,75%. Pertimbangan tidak lepas dari kondisi inflasi yang berada di atas target namun masih menghadapi tekanan kompleks. Berkurangnya efek diskon tarif listrik telah menahan inflasi, namun risiko kenaikan tetap ada terutama dari lonjakan permintaan saat Ramadhan dan Idul Fitri serta kenaikan harga energi global," mengutip artikel resmi LPEM FEB UI pada Jumat (17/4/2026).
"Di saat yang sama, konflik antara AS-Iran menekan rupiah. Pelemahan ini datang dari kombinasi faktor global dan kerentanan domestik," sambungnya.
LPEM FEB UI juga memaparkan bahwa penurunan suku bunga BI saat ini memiliki tiga risiko utama. Pertama, mempersempit selisih bunga dengan luar negeri. Kedua, menambah tekanan pada rupiah, dan terakhir adalah mendorong inflasi lewat kenaikan harga impor dan energi.
LPEM FEB UI juga menyoroti kondisi sektor keuangan Indonesia yang dalam sebulan terakhir penuh dengan gejolak. Hal ini juga turut menjadi faktor pertimbangan rekomendasi LPEM FEB UI untuk menahan laju suku bunga.
Diawali dengan MSCI acuan utama investor global lebih dulu memberi sinyal negatif, yang disusul Moody's lembaga pemeringkat kredit global yang menurunkan prospek Indonesia dari stabil menjadi negatif.
"Di sinilah pasar mulai ragu," imbuh LPEM FEB UI.
Untungnya, pemerintah merespons cepat dengan merombak Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dan menerbitkan aturan transparansi free float saham. Upaya perbaikan tata kelola mulai ditunjukkan. Namun LPEM FEB UI menilai kepercayaan belum pulih.
Tekanan pun semakin dalam karena pada 4 Maret 2026, Fitch Ratings turut menurunkan prospek Indonesia menjadi negatif. Alasannya adalah ketidakpastian arah kebijakan, tekanan fiskal di tengah kondisi global yang tidak stabil.
Tidak berselang lama, harga minyak melonjak hingga US$99 per barel akibat konflik AS-Iran.
"Angka ini jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Akibatnya muncul kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah menjaga defisit tetap di bawah batas 3%," kata LPEM FEB UI.
Kemudian, pemerintah merespon dengan menggelar konferensi pers pada 13 Maret 2026. Di mana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan tiga skenario defisit dari 3,18% pada skenario optimis hingga 4,06% pada skenario terburuk tergantung pada konflik harga minyak dan nilai tukar.
Sehari berselang, Presiden Prabowo mengambil posisi berbeda. Dalam rapat kabinet, ia menyatakan tidak akan melebarkan defisit, dengan fokus pada penghematan dan target keseimbangan anggaran dalam 2-3 tahun.
"Perbedaan pernyataan ini justru mengirim sinyal negatif. Pemerintah dinilai mulai menjauh dari prinsip kehati-hatian fiskal yang telah dibangun dan dijaga sejak era reformasi," ucap LPEM FEB UI.
Tekanan pun merambat ke pasar keuangan. LPEM FEB UI mencatat arus keluar obligasi bersih mencapai US$0,77 miliar sejak 28 Februari 2026. Sementara pasar saham mengalami inflow tipis US$0,03% akibat pergeseran sektor energi.
Secara total, US$0,63 miliar modal keluar dalam 30 hari dan sebesar US$0,75 miliar modal keluar sejak konflik Iran dengan AS dimulai.
Di sisi lain, yield SBN tenor 1 tahun meningkat 83 basis poin menjadi 5,65% dan untuk tenor 10 tahun naik 36 basis poin menjadi 3 basis poin.
"Premi risiko meningkat secara luas. Pasar mulai memperhitungkan ketidakpastian ekonomi yang lebih tinggi," konklusi LPEM FEB UI.
Nilai tukar rupiah juga turut merasakan dampaknya. Rupiah mendekati titik terlemah dan turun sekitar 3,64% secara tahunan (yoy).
Pada saat yang sama, bantalan eksternal ikut tergerus. Cadangan devisa pada Februari 2026 turun US$ 2,7 miliar, dari US$ 154,6 miliar menjadi US$ 151,9 miliar.
"Menjadi penurunan bulanan terbesar sejak April 2025. Penurunan ini mencerminkan kombinasi antara upaya stabilisasi rupiah, namun juga kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah."
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
