2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, terpilih sebagai presiden setelah dengan mudah memenangkan pemungutan suara parlemen. Min Aung menjadi pemimpin Myanmar lima tahun setelah ia menggulingkan pemerintahan terpilih dalam kudeta.
Jenderal berusia 69 tahun itu telah mengalami masa-masa sulit dalam kekuasaannya sejak ia menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021 dan menahannya, memicu protes luas yang berubah menjadi perlawanan bersenjata nasional terhadap junta.
Anggota parlemen dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang dominan memenangkan suara dengan selisih yang sangat besar.
Meskipun awalnya tertinggal dari Nyo Saw, seorang jenderal purnawirawan dan perdana menteri junta, Min Aung Hlaing mampu unggul dan memenangkan 429 suara berbanding 126 suara untuk Nyo Saw.
Naiknya Min Aung Hlaing ke kursi kepresidenan, sebuah posisi yang menurut para analis telah lama ia idam-idamkan.
Saat ia dinominasikan sebagai kandidat presiden, ia menunjuk Ye Win Oo, mantan kepala intelijen yang dianggap sebagai loyalis yang setia, sebagai penggantinya untuk memimpin militer.
Naiknya Min Aung Hlaing ke kursi kepresidenan dipandang oleh para analis sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan sipil dan mencari legitimasi internasional, sambil melindungi kepentingan militer yang telah menjalankan negara secara langsung selama lima dari enam dekade terakhir.
"Ia telah lama menyimpan ambisi untuk menukar gelar panglima tertingginya dengan presiden dan tampaknya mimpinya kini menjadi kenyataan," kata Aung Kyaw Soe, seorang analis independen Myanmar, dikutip dari Reuters pada Jumat (3/4/2026).
Di sisi lain, perang sipil yang telah menghancurkan Myanmar dan ekonominya selama hampir lima tahun terakhir masih berkecamuk, dengan militer di bawah komando Min Aung Hlaing dituduh oleh kelompok hak asasi manusia dan para ahli PBB melakukan kekejaman terhadap penduduk sipil, yang telah dibantah oleh junta.
Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2024 meminta surat perintah penangkapan untuk Min Aung Hlaing atas dugaan penganiayaan terhadap minoritas Muslim Rohingya, setelah lebih dari satu juta orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari penindakan militer pada 2017.
"Ia mungkin mengganti seragam militernya dengan pakaian sipil, tetapi ini tidak mengubah apa pun terkait dugaan tanggung jawabnya atas kejahatan serius berdasarkan hukum internasional," kata Amnesty International dikutip dari Reuters pada Jumat (3/4/2026).
"Bagi banyak orang Myanmar yang telah menjadi korban kekerasan militer Min Aung Hlaing yang tak terkendali... melihat penindas mereka diangkat secara resmi alih-alih dituntut akan sangat menyakitkan."
Beberapa kelompok anti-junta, termasuk kelompok yang terdiri dari sisa-sisa partai Suu Kyi dan pasukan minoritas etnis yang telah lama ada, pekan ini membentuk front gabungan baru untuk melawan militer.
Dewan Pengarah untuk Munculnya Uni Demokratik Federal mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk "membongkar sepenuhnya semua bentuk kediktatoran" dan memulai "lanskap politik baru".
Namun, kelompok-kelompok perlawanan dapat menghadapi tekanan militer yang lebih intensif, tantangan ekonomi, dan peningkatan pengawasan dari negara-negara tetangga yang mungkin berupaya memperkuat hubungan mereka dengan pemerintahan baru Min Aung Hlaing, kata beberapa analis.
"Mungkin akan semakin sulit untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan antar kelompok, mencapai kesepakatan yang lebih kuat, dan mempertahankan kerja sama," kata analis Sai Kyi Zin Soe tentang pihak oposisi dikutip dari Reuters pada Jumat (3/4/2026).
(ras/mij)
Add
as a preferred
source on Google
