8 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan belum ada rencana untuk membatasi ekspor pupuk di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Di saat yang sama, sinyal tekanan terhadap pasokan bahan baku juga belum mendorong BUMN sektor pupuk meminta bantuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari sumber impor baru secara agresif.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, hingga kini pemerintah masih fokus pada langkah antisipatif berupa diversifikasi sumber bahan baku, bukan pembatasan ekspor. Ia menuturkan, pemerintah membuka opsi pengalihan impor bahan baku pupuk dari kawasan yang relatif aman, khususnya negara-negara Eurasia.
"Ya pupuk kita mau ngambil, sebenarnya kita impor dari Eropa Timur kan banyak. Ya kaya dari Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara Eurasia. Itu banyak, ya bisa dialihkan dari situ," kata Budi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Namun demikian, langkah ini masih bersifat antisipasi. Sebab, hingga saat ini belum ada sinyal gangguan serius dari pelaku industri, termasuk dari BUMN pupuk.
Budi mengungkapkan, pemerintah belum menerima permintaan atau keluhan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait kesulitan memperoleh bahan baku. Hal ini menunjukkan rantai pasok masih relatif terjaga di tengah gejolak geopolitik.
"Sampai sekarang sih belum ada ya dari pihak BUMN belum ngobrol ke kita. Artinya dari pihak BUMN belum ada keluhan ya ke kami. Saya kira mungkin teman-teman di BUMN belum ada masalah. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah," ujarnya.
Sikap ini sekaligus mengindikasikan BUMN pupuk belum dalam posisi mendesak untuk mencari pasar impor bahan baku baru di luar skema yang sudah berjalan saat ini.
Sebelumnya, Pupuk Indonesia juga telah memastikan pasokan pupuk nasional tetap dalam kondisi aman. Perusahaan pelat merah tersebut menegaskan memiliki kapasitas produksi serta cadangan bahan baku yang cukup untuk menjaga keberlanjutan distribusi ke petani.
"Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Di tengah dinamika geopolitik yang terjadi, kami memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman sehingga petani dapat terus menanam, tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk," kata Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Secara kapasitas, produksi Pupuk Indonesia mencapai 14,5 juta ton per tahun untuk berbagai jenis pupuk. Bahkan, untuk pupuk urea, produksi domestik disebut mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.
Dari sisi pasokan bahan baku, ketergantungan terhadap kawasan konflik juga relatif terbatas. Fosfat masih dipasok dari negara Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara kalium berasal dari Kanada dan Laos yang berada di luar zona konflik.
Adapun bahan baku yang berpotensi terdampak langsung adalah sulfur dari kawasan Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Meski begitu, alternatif pasokan dari negara lain seperti Kanada tetap tersedia sehingga risiko gangguan dapat ditekan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai stabilitas pasokan pupuk nasional masih terjaga, sehingga belum diperlukan langkah ekstrem seperti pembatasan ekspor di tengah dinamika global saat ini.
Sebagai informasi, mengutip situs resmi Pupuk Indonesia, Perseroan merupakan salah satu produsen amonia dan urea terbesar di Asia, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun. Ditambahkan, pada tahun 2021, Pupuk Indonsia mengekspor 2 juta ton urea dan 715 ribu ton amonia. Tak hanya itu, Pupuk Indonesia juga mengaku telah mengekspor pupuk jenis lain, seperti NPK/NPS, dan/atau ZK ke sejumlah negara.
BPS mencatat, volume ekspor pupuk RI (Kode HS 31) pada tahun 2025 tercatat mencapai 2,148 juta ton, melonjak dari tahun 2024 yang tercatat sebanyak 1,704 juta ton. Per Januari 2026, volume ekspor pupuk mencapai 21 ribu ton.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
