4 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tengah menyusun peta jalan kesejahteraan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan ke depan tidak lagi hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan. Namun, juga pada kualitas pekerjaan masyarakat.
"Kalau sekarang kan biasanya kemiskinan ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya melihat satu penduduk itu sudah dianggap kesejahteraan. Kemudian yang kedua salah satu kriteria dari kesejahteraan itu adalah bahwa mereka harusnya punya pekerjaan yang layak," ujar Maliki kepada CNBC Indonesia, Jumat (11/7/2025).
Maliki menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan definisi pekerjaan yang layak menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).Yakni, pekerjaan yang produktif dan memberikan penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja, serta perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.
Selain itu, pekerjaan layak juga mencakup prospek pengembangan diri dan integrasi sosial, serta kebebasan bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan mereka.
"Pekerjaan itu harus bisa melindungi dia. Melindungi dan juga tentunya dari sisi kesejahteraan itu juga harusnya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia," ujarnya.
Konsep pekerjaan layak tersebut sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Sala satu indikator yang telah ditetapkan adalah penciptaan sektor pekerjaan formal. Maliki menjelaskan, sektor tersebut dianggap lebih menjamin karena memiliki aspek perlindungan yang lebih tinggi.
"Jadi kayak jaminan sosial, perlindungan sosial, kemudian juga beberapa perlindungan misalnya kecelakaan dan sebagainya. Jadi itu yang harus bisa diukur juga. Ini indikator ini sudah masuk di dalam RPJP. Dimana misalnya presentasi penciptaan kerja formal, formal itu berarti kan layak juga," ujarnya.
Maliki pun mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah meminta penambahan indikator lebih rinci untuk mengukur pencapaian kesejahteraan, termasuk dari aspek ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Maliki mengatakan bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus menurun juga menjadi tantangan. Pasalnya, penurunan angka TPT harus benar-benar mencerminkan perbaikan dari kualitas kerja. Bukan hanya karena didorong oleh peningkatan dari sektor pekerjaan informal.
"Kan TPT turun terus, tapi tentunya TPT turun itu harus direfleksikan dengan kerja yang bagus. Bukan hanya kerja yang informal. Itu yang harusnya kita bisa terus kawal," ujarnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Video: Pengangguran Naik di Awal Prabowo Menjabat, Bappenas Buka Suara
