Saat BBM Impor Menagih Rupiah

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah tahun 2026 bertumpu pada dua asumsi penting: harga minyak US$70 per barel dan rupiah Rp16.500 per dolar AS. Bagi negara yang masih bergantung pada BBM impor, dua angka itu bukan sekadar asumsi. Keduanya adalah sumber tekanan.

Ketika harga minyak naik, atau rupiah melemah, dampaknya tidak berhenti di pasar komoditas. Ia merembet ke tagihan impor, inflasi, subsidi BBM, kompensasi kepada Pertamina dan PLN, serta APBN.

Bagi banyak orang Indonesia, ini tidak terasa sebagai makroekonomi. Yang terasa adalah perdebatan harga BBM, biaya transportasi dan logistik, serta rupiah yang menjadi lebih sensitif setiap kali pasar minyak bergejolak. Di balik semua itu ada masalah yang sederhana tetapi mahal: terlalu banyak bagian ekonomi kita masih berjalan di atas BBM impor.

Indonesia tidak kekurangan energi. Jauh dari itu. Indonesia mengekspor batu bara dan LNG, serta memiliki panas bumi, hidro, surya, dan nikel dalam jumlah besar. Namun bagian ekonomi yang menggerakkan manusia, barang, dan produksi masih sangat bergantung pada BBM berdenominasi dolar. Paradoksnya, Indonesia tampak kaya energi, tetapi tetap rapuh terhadap minyak.

Karena itu, transisi energi tidak bisa lagi diperlakukan hanya sebagai agenda iklim. Bagi Indonesia, ini juga soal APBN, rupiah, dan kemampuan mengurangi eksposur terhadap guncangan di luar kendali kita.

Beban yang Masuk ke APBN
Indonesia mengalokasikan Rp381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi pada 2026. Angka ini biasanya dibahas sebagai perlindungan sosial, dan sebagian memang demikian. Namun angka itu juga menunjukkan biaya dari ekonomi yang terlalu lama terikat pada BBM impor.

Eksposurnya bermula di luar APBN. Pada 2025, Indonesia mengimpor sekitar US$32,77 miliar minyak dan gas. Karena penyesuaian harga BBM secara politik sulit dilakukan, sebagian biaya eksternal itu akhirnya ditanggung negara. Itu bisa dipahami, tetapi hitungannya tidak berubah: ketika BBM impor menjadi lebih mahal, ada pihak yang membayar. Di Indonesia, pihak itu sering kali APBN.

Ketika harga minyak melonjak, tagihan impor naik. Ketika rupiah melemah, BBM yang sama menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal. Batu bara, gas, dan mineral bisa memperkuat neraca, tetapi tidak melindungi ekonomi yang bergantung pada BBM dari tekanan tersebut.

Inilah tagihan tersembunyi atas rupiah. Ia tidak disahkan, diumumkan, atau diperdebatkan seperti kenaikan pajak formal. Ia datang lewat harga minyak, nilai tukar, dan tagihan kompensasi.

Menggeser Tekanan ke Listrik Domestik
Berapa lama Indonesia bisa bertahan dengan model seperti ini? Masalah ini tidak sehat jika hanya dikelola setelah guncangan datang. Subsidi, penundaan penyesuaian harga, dan revisi anggaran bisa memberi bantalan, tetapi tidak mengubah struktur dasarnya.

Jalan keluarnya bukan sekadar menahan guncangan, tetapi mengurangi jalur masuknya guncangan itu. Caranya adalah menggeser permintaan dari BBM impor menuju listrik yang dihasilkan di dalam sistem Indonesia. Jika "Electrostate" punya arti yang berguna bagi Indonesia, maknanya sederhana: menggunakan listrik domestik untuk mengurangi tekanan fiskal dari BBM impor.

Ini bukan berarti semua aktivitas bisa langsung dielektrifikasi. Ini juga bukan berarti sistem listrik kita sudah bersih. Kelistrikan Indonesia masih berat pada batu bara. Itu tidak bisa diabaikan, dan tidak seharusnya dibenarkan.

Namun urutan jangka pendeknya bukan dekarbonisasi sempurna dalam semalam. Urutannya adalah mengurangi ketergantungan pada BBM impor terlebih dahulu, lalu membuat listrik domestik semakin bersih dari waktu ke waktu. Setiap peralihan yang layak-dari logistik dan pelabuhan hingga pertambangan, industri, dan transportasi publik-mengurangi emisi, tetapi juga permintaan dolar.

Biodiesel terkait dengan isu ini. Ia punya peran, terutama ketika harga minyak tinggi. Namun biodiesel tetap menempatkan Indonesia dalam sistem berbasis pembakaran. Elektrifikasi mengubah medium energi yang digunakan, dan karena itu lebih penting secara struktural.

Jaringan Menentukan Hasilnya
Elektrifikasi mengubah medium energi, tetapi kalimat sederhana itu menyimpan kompleksitas besar. Permintaan tidak berpindah rapi dari BBM impor ke listrik domestik. Ia berpindah ke kabel, gardu, sistem penyimpanan, dan koridor transmisi. Tanpa kapasitas jaringan, Indonesia tidak menyelesaikan bottleneck; ia hanya memindahkannya.

Karena itu, jaringan listrik tidak bisa diperlakukan sebagai urusan teknis belaka. Akses jaringan, transmisi, dan penyimpanan akan menentukan apakah energi domestik benar-benar bisa menggantikan BBM impor dalam skala besar, atau apakah elektrifikasi hanya menjadi gagasan baik yang tertahan oleh infrastruktur lemah.

Sederhananya, APBN tidak bisa terus membayar sistem BBM lama sambil diminta membangun sistem listrik masa depan. Pada titik tertentu, APBN tidak bisa sekaligus menyerap guncangan minyak, menjaga keterjangkauan BBM, memberi kompensasi kepada BUMN, dan membiayai sistem kelistrikan berikutnya.

Di sinilah politiknya menjadi tidak nyaman. Indonesia membutuhkan aturan yang lebih jelas tentang siapa yang bisa membangun pembangkit, siapa yang bisa menjual listrik, dan bagaimana listrik menjangkau pengguna. Modal swasta tidak akan masuk dalam skala besar jika setiap proyek bergantung pada negosiasi kasus per kasus, izin yang tidak pasti, atau akses jaringan yang kabur.

Ini bukan berarti jaringan harus dibuka secara sembrono. Artinya, investasi hanya akan datang jika kontrak jelas, risiko dibagi dengan tepat, perizinan dapat diprediksi, dan proyek memiliki jalan pendapatan yang kredibel. Tanpa itu, Indonesia akan terus meminta APBN melakukan pekerjaan yang tidak lagi mampu dilakukan APBN sendirian.

Mulai dari Ekonomi Riil
Tidak ada jalan yang sepenuhnya rapi. Indonesia perlu memulai dari tempat eksposur BBM impor sudah terlihat dalam ekonomi riil. Itu berarti logistik, pelabuhan, transportasi publik, pertambangan, kawasan industri, dan wilayah off-grid yang masih berat pada diesel. Bukan karena semuanya membentuk kategori kebijakan yang rapi, tetapi karena biaya BBM, keandalan, dan eksposur mata uang sudah penting di sana.

Pekerjaan yang lebih sulit justru kurang glamor: transmisi yang menjangkau pusat permintaan, penyimpanan yang menopang keandalan, pengadaan yang bisa dipahami investor, tarif yang mencerminkan kebutuhan sistem, dan uang publik yang dipakai untuk membuka kapasitas yang tidak bisa dibangun APBN sendirian.

Klaster industri masa depan akan bertanya apakah Indonesia memiliki mineral, tenaga kerja, dan ukuran pasar. Mereka juga akan bertanya apakah listriknya andal, bisa diperbesar, dan berharga kompetitif. Itu hadiah kedua. Hadiah pertamanya adalah ketahanan.

Eksposur Indonesia terhadap BBM impor bukan gangguan sementara. Ia adalah klaim berulang atas ruang fiskal setiap kali harga minyak bergerak atau rupiah melemah.

Itulah mengapa elektrifikasi penting melampaui kebijakan iklim. Ia menggeser sebagian ekonomi dari BBM berdenominasi dolar menuju sistem kelistrikan yang lebih bisa dibentuk Indonesia sendiri. Peralihannya akan sulit, dan jaringan akan menentukan seberapa nyata hasilnya.

Pilihannya bukan apakah Indonesia bisa menghapus volatilitas minyak dalam waktu dekat. Pilihannya adalah apakah setiap guncangan minyak harus terus dibayar lewat rupiah dan APBN.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google