Stok Tembakau Numpuk-Pabrik Setop Beli, Bupati Temanggung Lakukan ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Bupati Temanggung, Agus Setyawan melayangkan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminta audiensi terkait krisis penyerapan tembakau lokal di wilayahnya.

Langkah ini ditempuh seiring keputusan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan beberapa pabrik rokok besar menyetop pembelian tembakau dari Temanggung, yang sebelumnya diperkirakan bernilai lebih dari Rp1 triliun per tahun.

"Kami sudah bersurat ke Bea Cukai sekitar empat-lima hari lalu. Isinya permohonan audiensi untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan serta meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan yang ada," ujar Agus dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu, (21/6/2025).

Sejak 2024, Gudang Garam diketahui menghentikan pembelian tembakau baru dari kawasan Temanggung. Perusahaan yang biasanya menyerap lebih dari 450 ribu keranjang tembakau-dengan estimasi nilai pembelian lebih dari Rp1 triliun-tidak lagi menjadi penopang utama petani di wilayah ini.

"Kondisi ini membuat posisi tawar petani sangat lemah. Meskipun hasil panen masih bisa diserap pabrikan lain seperti Djarum, Nojorono, atau Sukun, volume pembelian mereka tidak mencukupi," tambahnya.

Agus juga telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa perusahaan rokok besar, termasuk rencana audiensi ke kantor pusat Gudang Garam di Kediri pada 10 Juni 2025 lalu. Tujuannya adalah mencari peluang agar pabrikan tetap bisa menyerap tembakau Temanggung.

Agus menilai salah satu penyebab utama turunnya penyerapan tembakau adalah kebijakan kenaikan cukai rokok yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya peredaran rokok ilegal.

"Faktanya, rokok ilegal justru tumbuh subur. Negara tidak dapat pemasukan cukai, petani tidak laku panennya, buruh pabrik pun was-was," tegas perwakilan Pemkab.

Menurut Agus, produksi tembakau di Temanggung mencapai sekitar 11 ribu ton per tahun, belum termasuk suplai dari daerah sekitar seperti Wonosobo, Kendal, Magelang, dan Boyolali. Totalnya diperkirakan lebih dari 20 ribu ton per tahun.

"Kami berharap pemerintah pusat segera hadir untuk mencarikan solusi bersama. Jangan sampai hajat hidup para petani dan buruh rokok terganggu karena kebijakan yang tidak berpihak," tutupnya.

(ven/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Simak, Ini Sederet Tantangan di Industri Hasil Tembakau