Tren Bunuh Diri Anak Meningkat, Usia 11-17 Tahun Paling Rentan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyoroti meningkatnya tren gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah anak yang berpikir hingga mencoba mengakhiri hidup.

Berdasarkan Global School-Based Student Health Survey, persentase siswa yang berpikir untuk bunuh diri meningkat dari 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% pada 2023, atau naik sekitar 1,6 kali lipat. Sementara itu, persentase siswa yang mencoba bunuh diri meningkat lebih tajam, dari 3,9% menjadi 10,7% dalam periode yang sama.

"Yang berpikir untuk bunuh diri itu naik dari 5,4% ke 8,5%. Yang mencoba bahkan naik dari 3,9% sampai 10,7%," kata Budi dalam konferensi pers mengenai kesehatan jiwa anak di Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menyebutkan kelompok usia 11 hingga 17 tahun menjadi kelompok dengan temuan kasus tertinggi terkait keinginan mengakhiri hidup. Menurut Budi, sepanjang 2026 sudah terdapat beberapa kasus bunuh diri anak di sejumlah daerah seperti NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.

Usia korban berada di rentang 11 hingga 14 tahun. Ia menekankan, fenomena ini tidak hanya terjadi pada keluarga kurang mampu.

"Ini bukan hanya terjadi di keluarga miskin. Kita lihat juga terjadi di keluarga kelas menengah," ujarnya.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan terdapat 115 kasus bunuh diri anak pada periode 2023-2025. Mayoritas korban berusia 11-17 tahun.

Hampir 10% Anak Terdeteksi Memiliki Gejala Gangguan Mental

Kementerian Kesehatan juga memaparkan hasil awal program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mencakup skrining kesehatan jiwa. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining dari total target 25 juta anak, hampir 10% terdeteksi memiliki gejala gangguan kesehatan mental.

Rinciannya meliputi, 4,4% atau sekitar 338 ribu anak mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder), dan 4,8% atau sekitar 363 ribu anak mengalami gejala depresi (depression disorder).

"Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali. Selama ini kita tidak pernah bisa mendeteksi secara dini," kata Budi.

Budi juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang memicu anak berpikir untuk mengakhiri hidup. Data pemerintah menunjukkan konflik keluarga dan pola pengasuhan menjadi penyebab terbesar, dengan kontribusi sekitar 24% hingga 46%.

Selain itu terdapat faktor lain seperti, perundungan (bullying) sebesar 14-18%, masalah psikologis pribadi sebesar 8-26%, dan tekanan akademik sebesar 7-16%

Menurut Budi, temuan ini menunjukkan, lingkungan terdekat anak memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesehatan mental mereka. "Yang nomor satu justru dari keluarga. Kedua dari lingkungan seperti perundungan dan tekanan akademik," ujarnya.

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga. Kolaborasi ini melibatkan antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Polri.

Kerja sama lintas sektor ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan kesehatan jiwa anak secara terintegrasi. "Kesehatan jiwa anak bukan hanya urusan medis, tetapi menjadi tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga," kata Budi.

Tenaga Psikolog di Puskesmas Masih Terbatas

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi mengakui kapasitas layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan primer masih terbatas. Menurutnya, saat ini layanan konseling kesehatan mental di puskesmas masih banyak ditangani oleh dokter, perawat, dan bidan yang memiliki keterbatasan waktu dan kompetensi khusus untuk konseling psikologis.

"Psikolog klinis di puskesmas saat ini baru sekitar 203 orang dan sebagian besar berada di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya," ujar Maria Endang.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kemenkes telah memasukkan psikolog klinis sebagai tenaga standar puskesmas dalam regulasi terbaru, sehingga pemerintah daerah dapat menambah tenaga tersebut sesuai kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan universitas dan kolegium untuk mempercepat pendidikan psikolog klinis agar layanan kesehatan mental di puskesmas bisa diperluas.

Pemerintah juga mendorong deteksi dini masalah kesehatan mental melalui sekolah. Maria Endang menjelaskan, guru, khususnya guru bimbingan konseling (BK), akan diperkuat perannya dalam mendeteksi perubahan perilaku anak.

"Dengan adanya kerja sama lintas kementerian, tenaga kesehatan, guru BK, dan orang tua dapat bersama-sama membantu anak yang memiliki gejala masalah kesehatan mental," ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan memperluas skrining kesehatan mental anak dari 7 juta anak menjadi 14 juta hingga 25 juta anak. Selain itu, Kemenkes juga menyediakan layanan bantuan krisis melalui Hotline Sejiwa atau Healing 119 bagi anak maupun keluarga yang membutuhkan bantuan.

Budi menekankan, pencegahan menjadi langkah paling penting dalam mengatasi persoalan kesehatan mental pada anak. "Lebih baik kita mencegah. Kalau sudah sampai ingin bunuh diri, biasanya sudah terlambat," ujarnya.