Wakil Ketua DPRD Jabar: Pembentukan 5 Provinsi Baru Perlu Perhatikan Kebijakan Strategis Nasional

BANDUNG - Wacana pembentukan lima provinsi baru di wilayah Jawa Barat mengundang perhatian berbagai kalangan, termasuk dari unsur legislatif daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, menyatakan bahwa ide tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, baik dari sisi nasional maupun daerah.

Iwan menegaskan, meskipun dirinya menghormati ide dan semangat otonomi daerah yang melatarbelakangi wacana pemekaran, pembentukan provinsi baru bukanlah keputusan yang bisa diambil secara tergesa-gesa.

Baca juga: Ini 5 Provinsi Baru jika Jawa Barat Dimekarkan, Daerahmu Masuk Mana?

"Saya sangat menghormati ide dan gagasan terkait pembentukan lima provinsi baru. Namun, harus ada kajian dan analisa yang menyeluruh. Kita tidak bisa hanya berbicara soal keinginan, tapi juga kesiapan dan kesesuaian dengan kebijakan strategis pembangunan nasional," ujar Iwan di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (30/6/2025).

Menurutnya, pembentukan provinsi baru berkaitan erat dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, pemekaran justru bisa menjadi beban tambahan bagi negara.

"Kita harus jujur melihat kondisi fiskal pemerintah pusat. Kalau tidak ada perhitungan matang, jangan sampai pembentukan provinsi baru malah menimbulkan kemiskinan baru, bukan menyelesaikan masalah yang ada," tambahnya.

Iwan juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang akan menopang keberlangsungan provinsi baru tersebut. Menurutnya, tanpa potensi lokal yang kuat, provinsi hasil pemekaran berpotensi gagal tumbuh secara mandiri.