Amran Bongkar Modus "Penipuan" Beras, Warga RI Berpotensi Rugi Rp99 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengendus anomali di balik kenaikan harga beras yang saat ini terjadi. Kenaikan yang terjadi saat ini, kata dia, berbeda dengan kebiasaan di mana hal itu bisa terjadi kalau pasokan sedikit.

Amran bersama jajaran Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan Polri, terjun melakukan investigasi dan mengevaluasi ke pasar. Hasilnya, mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No 31 Tahun 2017.

"Kami mencoba mengecek, bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dari Kepolisian, dari Kejaksaan kita turun ke lapangan, apa yang terjadi. Ada anomali yang kita baca, harga di tingkat penggilingan turun, tetapi di konsumen naik. Kami mengecek di 10 provinsi mulai mutu, kualitas, beratnya ternyata ada yang tidak pas termasuk HET," kata Amran saat jumpa pers di kantornya, Kamis (26/6/2025), 

Investigasi dilaksanakan pada tanggal 6-23 Juni 2025, mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan 2 kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

Diduga, kenaikan harga beras terjadi karena ada beberapa oknum yang bermain curang dalam pasokan beras. Amran pun membeberkan modus-modus yang dilakukan oknum hingga berimbas ke kenaikan harga beras.

Pertama, memanipulasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan dikemas ulang dan kembali diperjualbelikan dengan harga premium.

"Kalau informasi yang kami terima, beras SPHP yang dijual ke penyalur itu, sebanyak 60-80% dijual dengan kondisi yang tidak sesuai standar, dibongkar kemudian dikemas ulang dan dijual sesuai harga beras premium. Jadi bukan harga standar SPHP," ujarnya.

Modus lain, bebernya, menggunakan merek yang tidak terdaftar atau teregistrasi di kementerian terkait. Ada juga praktik mengurangi isi, tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan.

Beberapa oknum juga menurunkan kualitas berasnya, dari 212 merek beras yang beredar di pasaran, sekitar 80% tidak memiliki mutu yang sesuai.

Terakhir yakni manipulasi harga, di mana banyak beras yang dijual tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Ini potensi kerugian konsumen bisa mencapai Rp 99 triliun, akibat praktik ini," kata Amran.

"Kita nanti akan gandengan tangan. Kami memohon kepada seluruh Saudaraku, Sahabatku yang bergerak di sektor pangan khususnya beras, mari kita koreksi, mari kita perbaiki. Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kami berkomitmen untuk menindak tegas pelaku yang memanipulasi kualitas dan harga pangan. Ini adalah upaya untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Amran.

Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf menambahkan, pihaknya akan memberikan waktu dua pekan kepada para produsen dan pedagang untuk melakukan klarifikasi dan menyesuaikan mutu serta harga produk dengan informasi yang mereka klaim dalam kemasan.

"Jika tidak, Satgas Pangan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum," kata Helfi.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Amran Sebut Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, Polisi Akan Awasi