1 hour ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.
Merespons capaian tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global akibat ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi.
Misbakhun menyebut angka tersebut sebagai salah satu pertumbuhan kuartalan tertinggi pascapandemi, sekaligus menunjukkan bauran kebijakan pemerintah cukup efektif meredam dampak eksternal. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu dan berada di atas kisaran asumsi pertumbuhan dalam APBN.
"Di tengah tekanan global seperti sekarang, angka 5,61 persen ini menunjukkan ekonomi kita cukup tangguh. Artinya, kebijakan pemerintah berjalan di jalur yang tepat," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Misbakhun menilai konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan, terutama didorong momentum Ramadan dan Idulfitri, diikuti pemulihan sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan transportasi. Kontribusi sektor energi juga masih terasa, meski tekanan harga global perlu dikelola hati-hati.
"Momentum harga energi memberi dorongan, tapi juga membawa risiko ke inflasi dan fiskal. Di sini peran kebijakan harus presisi," katanya.
Ia menegaskan capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam meredam dampak konflik global, termasuk krisis energi akibat situasi di Timur Tengah.
Namun demikian, ia mengingatkan risiko eksternal masih tinggi. Tekanan terhadap rupiah yang melemah sekitar 3,88 persen dan penurunan cadangan devisa hingga USD8,4 miliar menunjukkan kuatnya dampak global terhadap ekonomi domestik.
"Ini yang harus diantisipasi. Tekanan ke rupiah dan cadangan devisa menunjukkan kita masih sangat dipengaruhi kondisi global," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi energi dan pangan, sekaligus memastikan pertumbuhan tetap inklusif. Karena itu, pemerintah perlu mendorong investasi dan ekspor agar struktur pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik.
Di sisi fiskal, Misbakhun pun menegaskan APBN harus tetap menjadi shock absorber yang kredibel dan tepat sasaran di tengah dinamika global.
"APBN harus kuat dan fleksibel, tapi penggunaannya harus disiplin agar kredibilitas fiskal tetap terjaga," tambahnya.
Menutup pernyataannya, Misbakhun menyebut Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah agar tetap responsif dan mampu menjaga stabilitas serta momentum pertumbuhan.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
