Pedang Pemblokiran Komdigi Mengancam Raksasa Global: EBay, Nike, Hingga Xbox

JAKARTA - Sebuah ultimatum keras baru saja dilayangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Bukan kepada perorangan, melainkan kepada tujuh raksasa global yang selama ini beroperasi dengan nyaman di Indonesia.

Nama-nama besar seperti eBay, Nike, Xbox, dan Lenovo kini masuk dalam "daftar hitam" dan diancam akan diputus aksesnya dari seluruh wilayah Indonesia.

Ini bukan lagi sekadar imbauan. Ini adalah sebuah pertarungan wibawa antara regulator dalam negeri dengan korporasi multinasional, di mana jutaan konsumen Indonesia berada di tengah-tengahnya, menanti dengan cemas nasib layanan
favorit mereka.

Surat Peringatan Telah Dilayangkan

Akar dari drama ini adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat untuk mendaftarkan diri.

Namun, setelah sekian lama, tujuh nama besar ini dianggap "membandel" dan belum juga menunjukkan itikad baik untuk patuh.

"Sebagai langkah konkret tindak lanjut, Kementerian Komdigi telah menyampaikan surat peringatan kepada tujuh PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran," kata Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dalam sebuah pernyataan resmi yang terdengar tegas.

Menurutnya, ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola digital yang tertib dan, yang terpenting, untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna.

Pintu Dialog Sebelum 'Eksekusi'

Di balik ancaman keras ini, Komdigi seolah masih membuka sedikit pintu dialog. Mereka menegaskan bahwa jika ada kendala teknis dalam proses pendaftaran, mereka siap memberikan bimbingan. Ini adalah sebuah "peringatan halus" sebelum "pedang pemblokiran" benar-benar diayunkan.

"Seluruh PSE wajib mematuhi ketentuan yang berlaku demi terciptanya tata kelola sistem elektronik yang tertib dan bertanggung jawab di Indonesia,” ucap Alexander.

Ancaman Nyata atau Sekadar Gertak Sambal?

Di sinilah letak pertanyaan kritisnya. Apakah ini adalah sebuah ketegasan yang diperlukan untuk menunjukkan kedaulatan digital Indonesia? Ataukah ini adalah sebuah langkah berisiko yang bisa membuat konsumen merugi?