loading...
Ketua Dewan Pakar Asprindo Prof Didin Damanhuri menyebut Presiden Prabowo Subianto tengah membangun fondasi ekonomi rakyat. Foto/istimewa
JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (Asprindo) Prof Didin Damanhuri menegaskan masyarakat, khususnya pengusaha, jangan alergi dengan kata pribumi. Apalagi saat ini, Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung ekonomi kerakyatan, yang salah satu fokusnya adalam membantu para pengusaha kecil dan lokal untuk berkembang.
"Ada sejarahnya terkait kata pribumi. Mungkin waktu itu, ada perbedaan pandangan antara Presiden Soeharto dengan Benny Moerdani, yang saat itu adalah Panglima ABRI, yang tidak terlalu suka dengan istilah itu. Ada semacam regulasi, untuk tidak lagi dibolehkan memakai istilah pribumi. Pelarangan istilah ini secara resmi pada tahun 1998, ditujukan untuk penyelenggaraan layanan pemerintah," katanya, Kamis (30/7/2026).
Prof Didin menyatakan, para pengusaha saat ini, harus bisa mendobrak dogma pribumi, seperti yang kerap digaungkan oleh para penjajah Belanda. Para pengusaha pribumi harus berupaya menjadikan usaha mereka bisa setingkat dengan usaha para pengusaha asing. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakannya mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Dukung Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Ajak Pemda Sukseskan Kopdeskel Merah Putih
"Seperti Asprindo, yang mengusung kata pribumi, sekarang sudah memiliki jaringan di hampir seluruh Indonesia. Sudah beberapa tahun ini bergerak, cabang-cabangnya ada di hampir semua provinsi. Bahkan, kemarin ada acara di Sulawesi Selatan, meresmikan pengurus baru. Saya ikut juga di sana," ungkapnya.
Prof Didin menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo memang tidak menegaskan kata pribumi, tapi muncul kerangka people center development. Kebijakannya pun membawa substansi ekonomi kerakyatan.
Lihat video: Breaking News: Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah KPR FLPP di Batang, Jateng
"Kerangka ekonomi rakyat itu diterjemahkan dalam Asta Cita. Salah satunya MBG. Modelnya, perbaikan gizi masyarakat bawah. Kemudian ada koperasi desa, yang ambisinya 82.000 desa sekaligus, tapi akhirnya sekarang prioritasnya 40.000 desa dulu. Swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, perumahan rakyat 3,5 juta, macam-macam. Tidak terlalu eksplisit dengan istilah pribumi, tetapi ya rakyat, yang umumnya mayoritas pribumi. Prabowo tidak menggunakan istilah itu, tetapi substansinya, ekonomi untuk rakyat itu yang dijalankan," ujarnya.
