2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Filipina resmi memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte setelah mayoritas besar anggota DPR memberikan dukungan terhadap proses pemakzulan yang digelar pada Senin (11/5/2026). Keputusan ini membuka jalan bagi persidangan politik di Senat yang berpotensi menghancurkan peluang Duterte maju dalam pemilihan presiden 2028.
Pemungutan suara berlangsung di tengah memanasnya konflik politik antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr, dua dinasti politik yang sebelumnya bersekutu dalam pemilu 2022 namun kini berubah menjadi rival terbuka.
Sebanyak 257 anggota parlemen mendukung pemakzulan Sara Duterte, jauh melampaui ambang batas sepertiga kursi DPR yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses ke Senat. Sebanyak 25 anggota menolak dan sembilan lainnya abstain.
Dalam dokumen pemakzulan, Sara Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr, istrinya, dan mantan ketua DPR Filipina.
Adapun Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut.
Tim kuasa hukumnya menegaskan pihaknya siap menghadapi persidangan di Senat dan menilai pihak penuduh harus mampu membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan.
"Kami sepenuhnya siap membela Wakil Presiden di hadapan Senat yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan, di mana pihak penuntut berkewajiban membuktikan seluruh tuduhan," demikian pernyataan tim hukum Duterte, dilansir Reuters.
Jika Senat nantinya memutuskan Sara Duterte bersalah, ia dapat dicopot dari jabatan wakil presiden sekaligus dilarang terjun ke dunia politik. Situasi itu akan menjadi pukulan besar bagi ambisinya dalam pemilu presiden 2028.
Selama ini, Sara Duterte yang kini berusia 47 tahun dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Marcos Jr, yang secara konstitusi tidak dapat maju kembali setelah satu masa jabatan.
Hubungan politik keduanya memburuk tajam dalam beberapa bulan terakhir setelah aliansi mereka pecah. Sara Duterte bahkan sebelumnya meminta maaf kepada publik karena telah membantu mengantarkan Marcos Jr menuju kursi presiden pada pemilu 2022.
Pemakzulan ini juga memperpanjang tekanan terhadap keluarga Duterte yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu kekuatan politik paling dominan di Filipina.
Ayah Sara Duterte, mantan Presiden Rodrigo Duterte, kini juga tengah menghadapi proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional terkait perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan orang selama masa pemerintahannya pada 2016-2022.
Ini bukan kali pertama DPR Filipina mencoba memakzulkan Sara Duterte. Tahun lalu, parlemen juga sempat meloloskan langkah serupa, namun kemudian dibatalkan Mahkamah Agung karena masalah prosedural.
Di tengah proses politik tersebut, drama lain juga terjadi di Senat Filipina.
Saat DPR bersiap melakukan voting pemakzulan, Senat justru menggelar pemungutan suara untuk mengganti ketua lembaga itu. Posisi presiden Senat akhirnya jatuh ke tangan Alan Peter Cayetano, politikus yang dikenal sebagai loyalis keluarga Duterte dan mantan pasangan calon wakil presiden Rodrigo Duterte.
Perubahan kepemimpinan itu dinilai dapat memberi keuntungan politik bagi Sara Duterte karena Cayetano nantinya akan memimpin jalannya sidang pemakzulan di Senat.
Dengan pemakzulan ini, Sara Duterte menjadi pejabat tertinggi di Filipina yang menghadapi proses pemakzulan sejak mantan Presiden Joseph Estrada pada tahun 2000. Saat itu, persidangan Estrada berakhir kacau setelah jaksa memilih keluar dari ruang sidang, sebelum akhirnya Estrada mengundurkan diri beberapa hari kemudian.
Sejumlah pejabat tinggi lain di Filipina sebelumnya juga pernah dimakzulkan, termasuk kepala ombudsman dan ketua komisi pemilu, namun keduanya memilih mundur sebelum persidangan dimulai. Hingga kini, mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona menjadi satu-satunya pejabat yang benar-benar dinyatakan bersalah dalam sidang pemakzulan.
Di luar gedung parlemen, puluhan demonstran berkumpul sambil membawa spanduk bertuliskan "Makzulkan Sara Sekarang."
Salah satu anggota parlemen pendukung pemakzulan, Bienvenido Abante, mengatakan proses tersebut bukan sekadar pertarungan politik, melainkan soal tanggung jawab terhadap masa depan negara.
"Rakyat Filipina berhak mendapatkan persidangan yang adil, tidak memihak, dan berlandaskan supremasi hukum," katanya.
Sementara itu, politikus oposisi Jose Manuel Diokno menyebut bukti terhadap Sara Duterte sudah sangat kuat dan meminta wakil presiden itu mempertanggungjawabkan tindakannya.
"Kami sudah melihat bukti yang sangat jelas," ujarnya.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
