2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya untuk menjamin keamanan jalur energi global menghadapi tantangan baru setelah rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terancam buntu. Para diplomat menyebut pemungutan suara terhadap resolusi tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa (7/4/2026), namun peluang pengesahannya masih belum pasti.
Resolusi itu bertujuan melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz, tetapi mengalami perubahan besar setelah China menentang pemberian kewenangan penggunaan kekuatan militer. Negara tersebut, sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan, menilai langkah itu berpotensi memperburuk konflik.
Adapun harga minyak dunia telah melonjak sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari, memicu konflik yang kini telah berlangsung lebih dari lima pekan. Situasi tersebut membuat Teheran sebagian besar menutup Selat Hormuz, jalur energi penting yang menjadi urat nadi perdagangan global.
Dilansir Reuters, upaya mencapai kesepakatan dipimpin oleh Bahrain sebagai ketua Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara. Negosiasi berlangsung melalui beberapa draf guna mengatasi penolakan dari China, Russia, dan negara lain. Versi terbaru yang beredar menghapus ketentuan eksplisit mengenai penggunaan kekuatan.
Sebagai gantinya, naskah resolusi menuliskan "sangat mendorong negara-negara yang berkepentingan terhadap penggunaan jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz untuk mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif, sesuai dengan keadaan, guna berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz."
Resolusi itu juga menyebut kontribusi yang dapat dilakukan termasuk "pengawalan kapal niaga dan kapal komersial." Selain itu, naskah tersebut mendukung langkah-langkah "untuk mencegah upaya menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz."
Para diplomat menilai versi yang telah diperhalus itu memiliki peluang lebih besar untuk lolos, meskipun hasil akhirnya masih belum jelas. Agar disahkan, resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan serta tidak boleh diveto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS.
Bahrain, yang mendapat dukungan dari negara-negara Arab Teluk serta Washington, sebelumnya mengedarkan draf pada Kamis lalu yang mengizinkan penggunaan "semua cara defensif yang diperlukan" untuk melindungi pelayaran komersial.
Sebelumnya, Bahrain juga telah menghapus referensi eksplisit mengenai penegakan yang bersifat mengikat sebagai bagian dari kompromi untuk meraih dukungan lebih luas.
Pada Kamis pekan lalu, China menolak resolusi yang memberi kewenangan penggunaan kekuatan. Menurut Beijing, langkah tersebut akan "melegitimasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan tanpa pandang bulu, yang tidak terelakkan akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut situasi dan menimbulkan konsekuensi serius."
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pada Minggu, setelah berbicara dengan mitranya dari Rusia, bahwa Beijing siap melanjutkan kerja sama dengan Moskow di Dewan Keamanan dan berupaya meredakan situasi di Timur Tengah.
Wang menegaskan bahwa cara mendasar untuk menyelesaikan persoalan Selat Hormuz adalah mencapai gencatan senjata secepat mungkin. China sendiri merupakan pembeli terbesar minyak dunia yang melewati jalur strategis tersebut, sehingga stabilitas di kawasan menjadi kepentingan utama bagi negara itu.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
