59 Tahun ASEAN: Masih Cukupkah Bicara Sentralitas?

Nida Nidyarti Rubini
Mahasiswa Program Doktor Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI)

PADA 8 Agustus 2026, ASEAN memasuki usia ke-59 dalam lingkungan internasional yang semakin sulit diprediksi. Rivalitas kekuatan besar tidak lagi hanya berlangsung dalam perebutan pengaruh politik dan militer. Tetapi meluas ke perdagangan, teknologi, semikonduktor, mineral kritis, energi, hingga rantai pasok.

Konflik bersenjata di berbagai kawasan kembali menunjukkan rapuhnya interdependensi global. Pada saat yang sama, banyak negara memperkuat proteksionisme dan kebijakan industri untuk melindungi kepentingan strategis masing-masing.

Bagi Asia Tenggara, perubahan ini bukan sekadar dinamika yang berlangsung di luar kawasan. Posisi ASEAN di persimpangan jalur perdagangan dunia dan keterhubungan ekonominya dengan berbagai kekuatan besar membuat setiap perubahan geopolitik membawa konsekuensi langsung.

Negara-negara Asia Tenggara harus menjaga akses terhadap pasar, teknologi, investasi, energi, dan rantai pasok, sembari tetap mempertahankan ruang strategis agar tidak terjebak dalam ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan terhadap ASEAN seharusnya justru semakin besar. Banyak tantangan yang tidak dapat ditangani negara secara sendiri-sendiri. Isu-isu seperti keamanan energi, ketahanan rantai pasok, perubahan iklim, transisi hijau, keamanan siber, tata kelola kecerdasan artifisial, hingga keamanan maritim semuanya memiliki dimensi lintas batas.

Namun demikian, kondisi yang sama juga memunculkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari: masih cukupkah ASEAN mempertahankan relevansinya dengan terus berbicara tentang sentralitas?

Sentralitas telah lama menjadi salah satu fondasi diplomasi ASEAN. Selain itu, ASEAN menjadi poros ruang yang dapat diterima oleh negara-negara dengan kepentingan berbeda. Melalui ASEAN Regional Forum, ASEAN Plus Three, East Asia Summit, hingga ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus, ASEAN berhasil membangun arsitektur yang menempatkannya sebagai convening power (kemampuan mempertemukan berbagai pihak).

Bahkan ketika hubungan antar-kekuatan besar memburuk, negara-negara tersebut tetap datang ke berbagai forum yang dibangun atau dipimpin oleh ASEAN. Di tengah rivalitas geopolitik, keberadaan ruang dialog yang inklusif merupakan aset strategis tersendiri. Namun, apakah convening power saja cukup membuat ASEAN tetap berada pada peran sentral?

Di tengah kompleksitas masalah global saat ini, negara tidak hanya membutuhkan tempat untuk berbicara, namun mereka membutuhkan mekanisme yang dapat membantu menyelesaikan persoalan konkret, seperti bagaimana mengamankan rantai pasok, menghubungkan jaringan energi, meningkatkan kemampuan menghadapi serangan siber, memperoleh teknologi, atau merespons gangguan keamanan dengan cepat.