Membangun Revolusi Pembiayaan Sosial Nasional Tanpa Membebani APBN

JAKARTA - Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Kepri dari Fraksi PKB Nurhidayat mengungkapkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan nasional . Dia menambahkan, setelah puluhan tahun berfokus pada pembangunan fisik, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, kini perhatian bangsa diarahkan pada pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045 .

"Di tengah semangat tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu kebijakan paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia. Program ini tidak sekadar berbicara mengenai makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah atau kelompok rentan, melainkan tentang investasi jangka panjang dalam membangun generasi sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global," katanya, Selasa (23/6/2026).

Dia menuturkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi memiliki korelasi langsung dengan tingkat kecerdasan, kesehatan, produktivitas kerja, serta kemampuan ekonomi suatu bangsa. Dikatakannya, negara-negara maju yang saat ini menjadi kekuatan ekonomi dunia pada umumnya memulai pembangunan manusia melalui intervensi gizi sejak usia dini.

Baca Juga: Bergerak Menuju Pembiayaan Berkelanjutan bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Karena itu, kata dia, program MBG sesungguhnya bukan program konsumtif sebagaimana dipersepsikan sebagian kalangan. Dia menilai program tersebut merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Namun di balik gagasan besar tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik: Dari mana sumber pembiayaan jangka panjang Program Makan Bergizi Gratis? Pertanyaan tersebut sangat relevan mengingat kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun apabila dilaksanakan secara penuh di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Dia mengatakan, apabila seluruh pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka terdapat risiko tekanan fiskal yang cukup besar di masa mendatang. Menurut dia, negara harus tetap membiayai pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga pembangunan daerah.

Dalam kondisi demikian, kata dia, diperlukan terobosan pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bertumpu pada APBN. "Di sinilah gagasan optimalisasi Dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) nasional melalui holding investasi strategis negara, Danantara, menjadi menarik untuk dikaji," ujar Dewan Pakar Kebijakan Publik Pusat Kajian Ilmu Hukum (PKIH) Kabupaten Karimun ini.

Dia mengungkapkan selama ini banyak pihak masih memandang CSR sebagai bentuk bantuan sosial sukarela atau kegiatan seremonial perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk pembagian sembako, bantuan rumah ibadah, santunan anak yatim, atau kegiatan sosial lainnya.

"Pandangan tersebut sesungguhnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan tata kelola korporasi modern," katanya.

Di tingkat global, sambung dia, CSR telah berevolusi menjadi bagian dari konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi standar utama keberlanjutan perusahaan. Dikatakannya, perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dia menambahkan, dalam perspektif modern, perusahaan bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan warga negara korporatif (corporate citizenship) yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembangunan bangsa. "Konsep inilah yang melahirkan paradigma baru bahwa pembangunan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara negara, dunia usaha, dan masyarakat," imbuhnya.