Pembangunan Jalan Tol Perlu Peran Besar Swasta dan Kepastian Investasi

JAKARTA - Upaya mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap APBN dan memperbesar peran swasta membutuhkan dukungan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik. Sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor. Hal ini untuk

Hal tersebut yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Jakarta, Rabu (12/8/2026). FGD ini membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol. Baca juga: Pembangunan Tol Japek II Selatan Paket 2A Capai 81,65%, Target Rampung September 2026

Juga membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, serta menjaga kelayakan iklim investasi. Termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama,” katanya.

Menurutnya, FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. ”Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujarnya.

Pembahasan dalam FGD mencakup berbagai topik termasuk investasi jalan tol yang bankable dan sustainable. Kemudian kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan berbagai perubahan dan dinamika usaha yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan.